JAKARTA, KOMPAS.TV - Polri disebut-sebut melakukan pengerahan aparat pada Pemilu, baik Pilpres maupun Pilkada, hingga dijuluki sebagai Parcok atau Partai Coklat. Apakah tudingan ini memiliki dasar atau hanya asumsi? <br /> <br />Wakapolri periode 2011-2013, Komjen (Purn.) Nanan Soekarna mengatakan hal ini perlu diklarifikasi oleh pimpinan institusi Polri. <br /> <br />"Tuduhan tentang parcok ini apakah institusional, personal pimpinan, atau sampai ke bawah? Itu yang perlu diklarifikasi. Segera saja, kalau tidak ya buktikan tidak," katanya. <br /> <br /> <br /> <br />Tak Sepakat Polri di Bawah Kemendagri, Mantan Wakapolri: Di Bawah Presiden Saja Diintervensi <br /> <br />Muncul gagasan penempatan Polri di bawah TNI atau kementerian dalam negeri yang disampaikan oleh politisi PDIP Deddy Sitorus. Wakapolri periode 2011-2013, Komjen (Purn.) Nanan Soekarna mengatakan apabila itu terjadi, maka akan lebih mudah diintervensi. Ia menegaskan tidak boleh ada yang mengintervensi kepolisian. <br /> <br />"Di bawah presiden saja, diintervensi. Apalagi di bawah Mendagri gitu kan. Pasti itu politik sekali," ujarnya. <br /> <br /> <br /> <br />Selengkapnya saksikan di kanal youtube KompasTV. <br /> <br />Artikel ini bisa dilihat di : https://www.kompas.tv/talkshow/558476/mantan-wakapolri-nanan-bicara-soal-parcok-hingga-wacana-polri-di-bawah-kemendagri-rosi
